Rosmini
Mamuju Tengah - DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja Pokja bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, membahas kelanjutan pembangunan Bendungan Budomg-budong di Desa Salulebo Kecamatam Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, Kamis 24/3/2022.
Hadir Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Hj. Sitti Suraidah Suhardi, Ketua DPRD Mamuju Tengah, H. Arsal Aras, Asisten Bidang Pemerintahan Setda, H. Bahri Hamsah, Kapolres, Pabung TNI Kodim 1418 Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamuju, anggota DPRD Sulbar, anggota DPRD Mamuju Tengah , Balai BWS III Sulawesi, BPN Mamuju Tengah , Camat Topoyo, Kepala Desa Salulebo, masyarakat Desa Salulebo.
Asisten l bidang Pemerintahan dan Perekonomian Bahri Hamsah menyampaikan, pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Salulebo.
“Hasil terakhir waktu saya diperintahkan oleh Bupati Mamuju Tengah untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Salulebo, bagaimana menuntaskan hak-hak masyarakat dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah punya niat untuk membangun daerah dengan tidak ada saling dirugikan, baik pemerintah maupun masyarakat, ” bebernya.
Pemerintah membangun untuk masyarakat, tapi pemerintah juga tidak mau melakukan pembangunan kalau merugikan masyarakat. Intinya pemerintah tidak mau ada masyarakat yang dirugikan dalam hal kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
Sementara Ketua DPRD Sulbar, Hj. Sitti Suraidah Suhardi menuturkan, berdasarkan informasi dari LSM yang masuk ke lembaga DPRD Sulbar, yang meminta DPRD Sulbar untuk turun meninjau pembamgunan bendungan Sungai Budong-Budong, sehingga melalui Bamus DPRD Sulbar mengagendakan rapat terkait permasalahan bendungan tersebut.
“Kita memandang perlu untuk turun langsung ke Kabupaten Mamuju Tengah, berdiskusi dengan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan seluruh stake holder terkait agar semua permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan baik, ” ujar Suraidah.
“Seperti yang disampaikan oleh pak asisten tadi, tentu kita berharap untuk kemaslahatan orang banyak, tentu tidak merugikan warga dan harus sesuai dengan relnya, ” sambungnya.
Suraidah juga berharap kepada Balai BWS III Sulawesi selaku pelaksana proyek Bendungan Sungai Budong-budong ini agar bekerja sesuai dengan aturan, jangan sampai membuat program yang gagal.
Salah satu contoh bendungan yang ada di Tommo sampai saat ini belum berfungsi begitu juga bendungan yang di Kalukku, bendungan selesai dibangun yang terjadi malah banjir.
Arsal Aras menjelaskan Kenapa kemarin masyarakat itu menghentikan pekerjaan karena masalah miskomunikasi saja, nah hari ini jelas semua, kita minta tahapanya bisa kembali berjalan.
Khusus untuk pengukuran dititik bendungan, itu ada tahapanya seperti dijelaskan tadi. Kemudian yang dikeluhkan oleh masyarakat tadi semuanya sudah terjawab.
“Kita berharap bendungan ini tetap berjalan sesuai dengan rencana karena ini adalah kepentingan Mamuju Tengah, Provinsi Sulbar dan kepentingan penyangga IKN Nusantara di Pulau Kalimantan, “tutup Arsal.
Updates. 
